Assalammualikum warahmatullahi wabarakuh
Taqobbalallahu minna wa minkum semoga Allah menerima semua amal shalih kita semua. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf jika banak hal yang kurang berkenan.
Mengisi waktu luang libur lebaran dan cuti bersama, kali ini penulis akan mengangkat topik yang sedikit lebih teknis dari tulisan-tulisan sebelumnya, karena memang bidang-biang tersebut penulis cukup paham akan persoalan tersebut.
Langsung saja Berikut beberapa ketentuan yang disadur dari fanspage bravo bea cukai mengenai gansis sekalian yang sering belanja online. Sebelumnya apa sih barang kiriman itu, barang kiriman adalah barang yang dikirim melalui penyelenggara pos, baik penyelenggara pos yang ditunjuk seperti Pos Indonesia maupun perusahaan jasa titipan, seperti DHL, FEDEX, TIKI JNE, ARAMEX, COMMIT TRANS ANGKASA dan lain-lain.
1. Pembebasan Barang Kiriman berdasarkan nilai FOB. Dalam beberapa literatur, pengertian FOB sangat kompleks namun secara sederhana dapat diartikan sebagai NILAI BARANG (cost) yang dapat dibuktikan.
Intinya secara sederhana, FOB=nilai barang.
2. Batasan pembebasan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka impor (PDRI) diberikan untuk nilai barang PALING BANYAK (S.D.) 100USD /kiriman (de minimis), diluar dari ongkos kirim (freight) dan Asuransi (Insurance). Contoh: Barang Cost 100 USD dan ongkir 5 USD maka mendapat pembebasan.
Intinya barang dengan nilai s.d. 100USD mendapat pembebasan Bea Masuk dan PDRI.
ingat..!! barang kiriman berbeda dengn barang penumpang, barang kiriman batasan pembebasannya 100USD/kiriman sedang jika barang penumpang yang termasuk kategori personal use pembebasannya 500USD/orang/kedatangan
3. Batasan pembebasan diberikan untuk PER KIRIMAN dan Ketentuan Pasal 15 Kep-78/BC/1997 sudah DICABUT. Bunyi pasal 15 tersebut adalah “Dalam hal terdapat petunjuk adanya penyalahgunaan fasilitas atau pengiriman yang berulang-ulang untuk satu orang dan atau alamat yang sama dalam tempo 1 hari terhadap barang kiriman pos tersebut dengan tidak memperhatikan nilai dan atau jumlahnya dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor”.
Intinya walaupun dalam 1 hari ada banyak paket, pembebasan diberikan untuk masing-masing paket selama nilainya s.d. 100USD.
4. Nilai barang yang melebihi/ diatas 100USD dikenakan BM dan PDRI atas COST, INSURANCE, dan FREIGHT (CIF) TANPA dipotong 100USD. Contoh: Barang Cost 102 USD, Freight 5 USD, insurance 1 USD maka pembebanan BM dan PDRI ditetapkan dari 108USD.
Intinya tidak ada lagi pengurangan 100USD untuk nilai barang yang diatas 100USD.
5. Untuk membantu perhitungan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor dapat menggunakan kalkulator bea masuk dan PDRI dalam aplikasi CEISA MOBILE https://t.co/MxmJZ8HoH8
6. Bea Cukai hanya memungut penerimaan negara (Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor), jika terdapat biaya selain Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) maka biaya tersebut merupakan biaya perusahaan jasa kiriman. Biaya pungutan jasa kiriman umumnya terdiri dari bank charges, document charges/fee, duty handling charges, bonded storage, VAT for other charges, stamp duty, werehouse fee, admin charge, advance fee, biaya pelalubeaan dll. Untuk besarannya silakan dapat ditanyakan kepada perusahaan jasa kiriman yang digunakan. . Untuk mengetahui dan memisahkan mana pungutan negara dan pungutan perusahaan jasa kiriman dapat dicek pada www.beacukai.go.id/barangkiriman atau melalui aplikasi ceisa mobile di https://t.co/MxmJZ8HoH8. Segala keluhan terkait biaya perusahaan jasa kiriman silakan disampaikan kepada perusahaan jasa kiriman yang digunakan
Untuk mengetahui dan memisahkan mana pungutan negara dan pungutan perusahaan jasa kiriman dapat dicek pada www.beacukai.go.id/barangkiriman atau melalui aplikasi ceisa mobile di https://t.co/MxmJZ8HoH8.
LARTAS
7. Terhadap barang kiriman berlaku ketentuan pemenuhan barang larangan dan pembatasan (LARTAS). Larangan artinya barang dilarang masuk ke indonesia sedang pembatasan artinya barang boleh masuk ke indonesia selama mendapat ijin dari kementerian terkait. Tidak ada korelasi bahwa barang yang mendapat pembebasan BM dan PDRI pasti BEBAS dari Pemenuhan lartas/perijinan dari kementerian/lembaga terkait. Barang larangan dan pembatasan dilihat berdasarkan JENIS BARANGNYA, bukan terkait JUMLAH, PERUNTUKKAN, dll kecuali diatur lebih rinci di peraturan kementerian/lembaga lain. Panduan cara melihat ketentuan barang larangan dan pembatasan dapat dilihat:
https://twitter.com/i/moments/933702690181332994 dan http://bit.ly/cektariflartas
Info ter-update per 1 februari 2018, bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan LARTAS POST BORDER dan BORDER. Post Border sederhananya pemenuhan lartas dapat dilakukan diluar kawasan pabean dan diawasi langsung oleh kementerian dan lembaga terkait. Sedang border bahwa pemenuhan LARTAS menjadi prasyarat dalam proses clearance barang. Barang POST BORDER maupun BORDER dapat dicek di tautan link diatas.
Panduan cara melihat ketentuan barang larangan dan pembatasan dapat dilihat:
https://twitter.com/i/moments/933702690181332994 dan http://bit.ly/cektariflartas
CN
8. Barang kiriman dapat diselesaikan dengan Consigment note (CN), PIBK (Pemberitahuan Impor barang khusus) dan PIB (Pemberitahuan Impor barang).
9. Barang kiriman yang diselesaikan dengan CN dan nilai barang USD 100 < Nilai ≤ USD 1500, dikenakan tarif bea masuk tunggal 7.5% (Lex Specialis derogate legi generalis), PPN 10%, pph pasal 22 impor 10% jika MENUNJUKKAN NPWP dan 20% jika tidak MENUNJUKKAN NPWP.
10. Barang kiriman yang diselesaikan dengan CN dan nilai barang USD 100 < Nilai ≤ USD 1500 tertuang dalam SPPBMCP (Surat Pemberitahuan Penetapan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor).
Barang kiriman yang diselesaikan dengan CN dan nilai barang USD 100 < Nilai ≤ USD 1500, dikenakan tarif bea masuk tunggal 7.5% (Lex Specialis derogate legi generalis), PPN 10%, pph pasal 22 impor 10% jika MENUNJUKKAN NPWP dan 20% jika tidak MENUNJUKKAN NPWP.
PIBK
11. Barang kiriman yang diselesaikan PIBK adalah barang kiriman dengan penerima orang pribadi, umumnya nilai barang diatas 1500USD atau menggunakan fasilitas kepabeanan berupa Pembebasan Bea Masuk.
12. Barang kiriman yang diselesaikan PIBK dikenakan tarif umum (tarif BTKI 2017) sesuai PMK nomor 6/PMK.04/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Link http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullT…/…/6~PMK.010~2017Per.pdf
13. PIBK atas barang kiriman, dibuat penerima barang atau kuasanya (perusahaan jasa kiriman) berdasarkan dokumen pelengkap dengan menghitung sendiri BM, Cukai, dan PDRI serta membayar tagihan yang dihitungnya guna dapat berlanjut ke proses selanjutnya.
14. Terhadap PIBK yang diajukan dilakukan penelitian tarif dan nilai pabean. Jika hasil penelitian kedapatan kekurangan atau kelebihan pembayaran BM, cukai, dan PDRI, diterbitkan SPTNP (Surat Penetapan tarif dan nilai pabean).
15. Barang kiriman dengan penerima barang bukan badan usaha dan nilai tidak melebihi 1500 USD DAPAT diselesaikan dengan PIBK. Contoh HP, BM tarif umum adalah sebesar 0%, jika menggunakan CN, BM menjadi 7.5%.
16. Bea masuk yang harus dibayar dihitung dengan cara sebagai berikut:
- Untuk tarif advalorum, bea masuk = nilai pabean XNDPBM X pembebanan bea masuk; atau
- Untuk tarif spesifik, bea masuk = jumlah satuan barang X pembebanan bea masuk per-satuan barang.
17. PPN, PPnBM, dan PPh yang seharusnya dibayar dihitung dengan cara sebagai berikut:
- PPN = % PPN x (nilai pabean dalam rupiah + bea masuk + cukai);
- PPnBM = % PPnBM x (nilai pabean dalam rupiah + bea masuk + cukai); dan
- PPh = % PPh x (nilai pabean dalam rupiah + bea masuk + cukai)
catatan:
- NDPBM= nilai dasar pengenaan bea masuk atau nama lainnya adalah kurs pajak, kurs dapat dilihat di beacukai.go.id
- Pembebanan bea masuk = tarif bea masuk dapat dilihat di eservice.insw.go.id, berdasarkan BTKI 2017 atau PMK 6/PMK.010/2017
- PPN umumnya 10%
- PPh sesuai PMK 34/PMK.010/2017, diluar dari lampiran 1-3 PMK tersebut (lampiran IV tentang PPh-ekspor),berlaku ketentuan jika Ada API tarif pph 2.5%; Tanpa API namun ada NPWP 7.5%; tanpa NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi.
PIB
17. Barang kiriman yang diselesaikan PIB adalah barang kiriman dengan penerima badan usaha, bernilai diatas 1500 USD atau mendapatkan fasilitas penundaan BM dan/atau menggunakan tarif preferensi .
18. Barang kiriman yang diselesaikan PIB dikenakan tarif umum tarif umum (tarif BTKI 2017) sesuai PMK nomor 6/PMK.04/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Link http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullT…/…/6~PMK.010~2017Per.pdf
19. Barang kiriman dengan dengan penerima barang badan usaha dan nilai tidak melebihi 1500 USD DAPAT diselesaikan dengan PIB.
20. Bea masuk yang harus dibayar dihitung dengan cara sebagai berikut:
- Untuk tarif advalorum, bea masuk = nilai pabean XNDPBM X pembebanan bea masuk; atau
- Untuk tarif spesifik, bea masuk = jumlah satuan barang X pembebanan bea masuk per-satuan barang.
21. PPN, PPnBM, dan PPh yang seharusnya dibayar dihitung dengan cara sebagai berikut:
- PPN = % PPN x (nilai pabean dalam rupiah + bea masuk + cukai);
- PPnBM = % PPnBM x (nilai pabean dalam rupiah + bea masuk + cukai); dan
- PPh = % PPh x (nilai pabean dalam rupiah + bea masuk + cukai)
catatan:
- NDPBM= nilai dasar pengenaan bea masuk atau nama lainnya adalah kurs pajak, kurs dapat dilihat di beacukai.go.id
- Pembebanan bea masuk = tarif bea masuk dapat dilihat di eservice.insw.go.id, berdasarkan BTKI 2017 atau PMK 6/PMK.010/2017
- PPN umumnya 10%
- PPh sesuai PMK 34/PMK.010/2017, diluar dari lampiran 1-3 PMK tersebut (lampiran IV tentang PPh-ekspor),berlaku ketentuan jika Ada API tarif pph 2.5%; Tanpa API namun ada NPWP 7.5%; tanpa NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi.
Intinya barang kiriman yang diselesaikan dengan PIB atau PIBK dikenakan tarif umum dan bukan tarif tunggal
KEBERATAN DAN PENGEMBALIAN
22. Keberatan dibidang kepabeanan dan cukai dilakukan berdasarkan PMK-51/PMK.04/2017.
23. Barang kiriman yang ditetapkan dalam SPPBMCP (Surat Penetapan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor) dan SPTNP dapat diajukan keberatan selama diajukan dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal SPPBMCP.
24. Keberatan dapat diajukan walau pungutan negara sudah dilunasi, jika sudah dilunasi maka dilampirkan bukti penerimaan negara (BPN) pada permohonan keberatan sedang untuk pungutan yang belum dibayar dapat mempertaruhkan jaminan.
25. syarat pengajuan keberatan:
a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
b. diajukan dengan menyebutkan alasan keberatan;
c. ditandatangani oleh Orang yang berhak yaitu:
- orang pribadi; atau
- orang yang namanya tercantum dalam akta perusahaan, dalam hal diajukan oleh badan hukum;
d. dilampiri bukti penerimaan Jaminan atau bukti pelunasan sebesar tagihan yang harus dibayar;
e. dilampiri fotokopi penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang diajukan keberatan; dan
f. dilampiri surat kuasa khusus, dalam hal ditandatangani oleh bukan Orang yang berhak
26. Keberatan diajukan diserahkan langsung (dapat dikuasakan) disertai dokumen pendukung penguat argumentasi melalui:
a.Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan penetapan atau tempat diselesaikannya kewajiban kepabeanan; atau
b.Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan penetapan, dalam hal penetapan Pejabat Bea dan Cukai diterbitkan oleh selain Kantor Bea dan Cukai dan tidak mengakibatkan tagihan bea masuk, bea keluar, cukai, dan/ atau sanksi administrasi berupa denda
27. Hasil keputusan keberatan akan diputus dalam jangka waktu 60 hari sejak permohonan keberatan diterima dengan lengkap.
28. Ketentuan P-05/BC/2006 yang menyatakan bahwa “Penetapan Pejabat Bea dan Cukai bersifat final” sudah DICABUT. Sehingga barang kiriman yang ditetapkan SPPBMCP dan SPTNP dapat diajukan keberatan
29. Keberatan tidak membuat barang tidak dapat dikeluarkan ke penerima barang, karena Hak-hak negara telah terpenuhi (jika keberatan diajukan dengan melampirkan bukti bayar) atau hak-hak negara telah terjamin (jika keberatan diajukan dengan melampirkan jaminan).
30. Hasil keputusan keberatan yang diterima dan dapat dilakukan pengembalian baik pengembalian pungutan negara (BM dan PDRI) ataupun jaminan.
31. Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga diatur dalam PMK 274/PMK.04/2014 dan Pengembalian PPN, PPNBM dan PPh pasal 22 impor diatur dalam PMK 187/PMK.03/2015
32. pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga diajukan ke Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Pengembalian PPN, PPNBM dan PPh pasal 22 impor diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak.
33. Untuk mendapatkan pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga, Pihak yang berhak harus mengajukan surat permohonan pengembalian kepada Kepala KPBC tempat penyelesaian kewajiban pabean dengan menggunakan formulir sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 274/PMK.04/2014.
34.Syarat pengajuan pengembalian:
- Fotokopi dokumen yang menjadi dasar pengembalian.
- fotocopy identitas pemohon.
- bukti penerimaan negara / bukti pembayaran
- surat pernyataan bahwa BM, BK, denda, dan/atau bunga yg diminta pengembalian belum pernah diberikan pengembalian
- surat kuasa pengurusan pengembalian, dalam hal dikuasakan
- surat keterangan dari bank bahwa rekening penerima pengembalian masih aktif dan/atau
- dokumen lain yang dapat memperkuat alasan permohonan.
35. Keputusan Pengembalian diputus dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima dengan lengkap.
36. Terkait pengembalian JAMINAN, silakan mengajukan permohonan pengembalian jaminan disertai BPJ (Bukti Penerimaan Jaminan) asli dan nantinya akan diterbitkan TTPJ (Tanda Terima Pengembalian Jaminan)
37. Link Ketentuan terkait keberatan : http://www.jdih.kemenkeu.go.id/full…/…/51~PMK.04~2017Per.pdf, pengembalian bea masuk http://www.sjdih.depkeu.go.id/full…/…/274~PMK.04~2014Per.HTM, pengembalian PDRI http://www.sjdih.depkeu.go.id/full…/…/187~PMK.03~2015Per.pdf
RESPON DAN STATUS
38. Perusahaan jasa kiriman merupakan wakil, representasi, dan kuasa dari penerima barang. Bea cukai berkontak dengan perusahaan jasa kiriman dan tidak berkontak langsung ke penerima barang.
39. Jalur komunikasi bea cukai kepada penerima barang melalui perusahaan jasa kiriman. Sehingga permintaan kelengkapan dokumen dan segala informasi lainnya disampaikan kepada perusahaan jasa kiriman untuk diteruskan kepada penerima barang.
40. Situs tracking barang kiriman adalah beacukai.go.id/barangkiriman atau dapat ikuti panduan berikut http://bit.ly/tracebarangkiriman
NOT FOUND
41. Status tracking “not found” berarti no resi/awb salah, fiktif atau barang belum diserahkan data elektronik maupun fisik barang oleh perusahaan jasa kiriman kepada bea cukai. Silakan sampaikan ke perusahan jasa kiriman yang digunakan ya
42. Jika no resi fiktif mohon berhati-hati jika diminta mentransfer sejumlah dana ke rekening pribadi, dikhawatirkan terindikasi penipuan yang mengatasnamakan bea cukai sebagaimana https://twitter.com/i/moments/834213443712360450 , http://bit.ly/Penipuan_Hadiah , http://bit.ly/waspadapenipuanmengatasnamakanDJBC , http://bit.ly/waspadapenipuanmengatasnamakanDJBC2
BARANG MENUNGGU PENYIAPAN PENYELENGGARA POS UNTUK DILAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK
43. Status tracking “BARANG MENUNGGU PENYIAPAN PENYELENGGARA POS UNTUK DILAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK” artinya meminta perusahaan jasa kiriman untuk menyiapkan barang guna dapat diperiksa bea cukai. Jika sudah diserahkan dan diperiksa status berubah menjadi “LHP telah direkam”. Jika belum mohon untuk menyampaikan kepada perusahaan jasa kiriman yang digunakan.
44. Mohon diatensi terkait dengan biaya sewa gudang, bonded storage atau werehouse fee, semakin lama barang diserahkan maka biaya perusahaan jasa kiriman akan semakin besar. Ingat biaya itu bukan merupakan pendapatan negara melainkan pendapatan perusahaan jasa kiriman yang bersangkutan.
NOTA PERMINTAAN DOKUMEN (NPD)
45. Status Tracking “permintaan dokumen” berarti ada dokumen yang wajib diserahkan, umumnya bukti bayar, invoice, NPWP an penerima barang, dan copy link pembelian. Silakan disampaikan dokumen yang ada, lengkap akan lebih baik. Dokumen diserahkan kepada perusahaan jasa kiriman.
46. Penyampaian dokumen ditujukan ke perusahaan jasa kirimannya dan bukan ke bea cukai. Beberapa perusahaan jasa kiriman, penyampaian bisa dilakukan via surat elektronik (email).
47. Berikut daftar email yang digunakan beberapa kantor pos dan bea cukai masing-masing daerah:
- BC Tanjung Emas bcpostemas@gmail.com
bcdhltemas@gmail.com
- BC Ngurah Rai ngurahraicustoms@gmail.com
800posint@posindonesia.co.id
- BC Soekarno-Hatta ems.soetta@posindonesia.co.id
- BC Jambi hanggarpos.kppbcjambi@gmail.com
- BC Solo bc.pos.solo@gmail.com
- BC Bandung hanggarposbcbandung@gmail.com
- BC Pasar Baru bcpasarbaru@gmail.com
- BC Juanda posbcjuanda@gmail.com
csposjuanda@gmail.com
- BC Jogja beacukai.poslalubea@gmail.com
- BC Teluk Bayur posbctby@gmail.com
- BC Manado bcmanado.pos@gmail.com
- BC Balikpapan beacukaipos.balikpapan@gmail.com
- BC Medan kppbcmedan.pos@gmail.com
- BC Jember/Panarukan plb.bcpnrkn@gmail.com
- BC Kediri hanggarbc.poslalubeakd@yahoo.com
- BC Pontianak pontianak.posbc@gmail.com
hanggarposbcpnk@gmail.com
- BC Malang 651pemsar@posindonesia.co.id
- BC Palembang kppbcplg.post@gmail.com
sbu.kppbcpalembang@yahoo.com
Beacukai.Palembang.Kantorpos@gmail.com
- BC Kuala Namu barkirkualanamu@gmail.com
- BC pekanbaru bcpospekanbaru@gmail.com
- BC lampung pos.bclampung@gmail.com
- BC Jayapura bcposjayapura@gmail.com
- BC Makassar kantorposbcmakassar@gmail.com
- BC Mataram pabeanmataram@gmail.com
Surat Pemberitahuan Barang Larangan dan Pembatasan
48. Status tracking “SPBL” (Surat Pemberitahuan Barang larangan dan pembatasan) artinya memerlukan pemenuhan lartas/perijinan dari kementerian/Lembaga terkait.
49. Terkait SPBL silakan melakukan pengurusan pemenuhan ketentuan barang larangan dan pembatasan ke kementerian / lembaga terkait.
PERSETUJUAN KELUAR/SPPBMCP
50. Status Tracking “persetujuan keluar” / ”SPPBMCP” artinnya proses di bea cukai sudah selesai, selanjutnya tanggung jawab tugas pendistribusian berada di perusahaan jasa kiriman, ingat bea cukai bukan kurir.
51. Untuk status dapat berubah menjadi “barang keluar gudang”, perusahaan jasa kiriman membawa barang yang telah selesai proses kepabeanan dan cukai ke gerbang keluar gudang untuk ditembak barcode untuk didistribusikan oleh perusahaan jasa kiriman.
52. Mohon dipahami bahwa bea cukai bukan instansi jasa kirim antar barang ya dan pemeriksaan barang pun dilakukan digudang perusahaan jasa kiriman. Sehingga jika barang sudah “persetujuan keluar” dan barang belum diantar, silakan keluhan disampaikan kepada perusahaan jasa kiriman.
PEMERIKSAAN PABEAN
53. Pemeriksaan pabean atas barang kiriman dilakukan secara selektif dengan alat pemindai (xray) dan/atau pemeriksaan fisik.
54. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan disaksikan oleh petugas perusahaan jasa kiriman. Setelah selesai diperiksa, barang dikemas ulang oleh perusahaan jasa kiriman dan diberi segel/tanda khusus.
55. Barang yang saat diterima kedapatan kurang/rusak dan segel/tanda khusus rusak, bisa dipastikan bahwa hal tersebut terjadi setelah pemeriksaan petugas bea cukai yang disaksikan petugas perusahaan jasa kiriman tersebut.
NPWP
56. NPWP yang wajib ditunjukkan adalah NPWP penerima barang
57. Dalam hal penerima barang adalah Anak yang belum dewasa, dalam UU PPh penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya dan definisi anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah sebagaimana UU PPh nomor 36 tahun 2008.
58. Anak yang belum dewasa tersebut dapat menggunakan NPWP orangtuanya dengan menunjukkan kartu keluarga (KK).
59. Hal yang sama berlaku untuk istri yang penghasilannya tidak dilakukan pisah harta dengan suaminya, dapat menggunakan NPWP suami dibuktikan dengan kartu keluarganya (KK) sebagaimana UU PPh nomor 36 tahun 2008.
PENGELUARAN BARANG SEBAGIAN
60. Terhadap Barang kiriman yang tidak terkena ketentuan pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan (lartas) sementara barang lainnya dalam satu paket yang sama terkena ketentuan lartas, terhadap barang yang tidak terkena ketentuan lartas dapat dilakukan pengeluaran barang sebagian.
RETUR TO ORIGIN (RTO)RE-EKSPOR
61. Barang kiriman dapat dilakukan retur/reekspor ke negara ASAL dengan mengajukan permohonan kepada bea cukai via perusahaan jasa kiriman yang digunakan, karena pengiriman barang kembali ke negara asal dilakukan oleh perusahaan jasa kiriman.
#beacukaimakinbaik
Disclaimer: Tulisan ini dibuat berdasarkan ketentuan yang masih berlaku per 16 Juni 2018.
Wassalammualaikum Wr.wb
endarmindra 